LEFT-BACK.COM, INDRAMAYU – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan ucapan kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang diketahui tengah menikmati liburan ke Jepang. Namun, ucapan tersebut mengandung nada sindiran karena Lucky, sebagai kepala daerah di wilayah Jawa Barat, bepergian ke luar negeri di tengah masa jabatannya. “Selamat berlibur Pak Lucky Hakim. Nanti kalau ke Jepang lagi, bilang dahulu ya,” ujar Dedi Mulyadi dalam unggahan di akun TikTok pribadinya, dikutip LEFT-BACK.COM, Minggu (6/4/2025). Unggahan tersebut pun menuai beragam tanggapan dari warganet. Sebagian menyayangkan keputusan Lucky Hakim bepergian, sementara lainnya menilai hal tersebut sah selama sesuai prosedur. Seorang pengguna menuliskan, “Lucky Hakim, aduh gusti, belum apa-apa sudah bikin kecewa.” Namun, tak sedikit yang memberikan pembelaan terhadap tindakan sang bupati, mengingat kewenangan kepala daerah yang berada di bawah payung otonomi. “Bupati itu punya otonomi daerah. Memang secara hierarki di bawah gubernur, tetapi bukan berarti bawahan gubernur,” tulis seorang warganet lain. Ada pula yang menilai ucapan Dedi Mulyadi merupakan bentuk sindiran elegan agar Lucky Hakim lebih memperhatikan etika birokrasi saat hendak bepergian ke luar negeri. “Teguran halus dari gubernur. Bupati yang ingin ke luar negeri harus izin gubernur. Kecuali bukan pejabat bebas tidak perlu izin,” komentar salah satu pengguna TikTok. Dalam video yang diunggah tersebut, terlihat Lucky Hakim mengenakan pakaian tradisional Jepang, kimono, lengkap dengan latar musik khas Negeri Sakura, yang menambah kontras pada konteks unggahan tersebut. Baca juga: Minim Penerangan, Jalan Raya Lungsemut Indramayu Rawan Kecelakaan dan Kriminalitas Jejak Sejarah di Indramayu: Bangunan Berusia Ratusan Tahun yang Masih Berdiri Indramayu: Paradoks Cahaya Literasi dan Angka Melek Huruf
Tag: Gubernur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Menangis, Alih Fungsi Lahan di Puncak Bogor Bikin Geram
LEFT BACK – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tak kuasa menahan emosi saat menyaksikan alih fungsi lahan yang dilakukan secara masif di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, pada Kamis (6/3/2025). “Siapa yang memberikan izin ini? Dari segi regulasi, apakah bisa direkomendasikan untuk dicabut?” ujar Dedi saat berdiskusi dengan seorang petugas Kementerian Lingkungan Hidup di lokasi pembangunan Eiger Adventure Land, Megamendung, Bogor. Dari area wisata yang masih dalam tahap pembangunan tersebut, Dedi tampak terkejut melihat seberang lokasi, tepatnya di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), di mana sebuah bangunan tengah dibangun dan rencananya akan dihubungkan dengan jembatan gantung menuju Eiger Adventure Land. Eiger Adventure Land menjadi salah satu dari empat destinasi wisata yang disegel akibat dugaan pelanggaran alih fungsi lahan di kawasan Puncak. Empat Lokasi Wisata di Puncak Disegel Penyegelan ini dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Bupati Bogor Rudy Susmanto. “Banyak laporan dari masyarakat mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan, termasuk banjir besar. Kami harus menegakkan aturan sesuai undang-undang yang berlaku,” tegas Zulkifli Hasan setelah melakukan penyegelan. Empat lokasi wisata yang disegel antara lain: 1. Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat 2. Hibisc Fantasy 3. Bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas 4. Eiger Adventure Land Zulkifli juga mengisyaratkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, penyegelan kemungkinan akan bertambah. Dugaan Pelanggaran Pidana Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa ada indikasi pelanggaran pidana dalam pembangunan empat lokasi wisata tersebut. Pihaknya akan mendalami kasus ini lebih lanjut melalui proses penyidikan. “Kami melihat adanya indikasi pidana, dan langkah hukum akan dilakukan terhadap pihak-pihak terkait,” ujar Hanif. Berdasarkan hasil kajian, alih fungsi lahan ini turut berkontribusi terhadap bencana banjir yang menyebabkan kerugian material besar serta menelan korban jiwa. Pihak berwenang berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus ini guna mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. Baca juga: Kampung Anyar: Perjalanan Generasi dalam Melestarikan Kerajinan Rajutan di Puncak Bogor Polres Indramayu Ungkap Peredaran Uang Palsu, Ratusan Lembar Pecahan Rp100 Ribu Disita Angin Puting Beliung Terjang Dua Desa di Indramayu, Puluhan Rumah Rusak dan Lima Warga Terluka
Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi, Minta Sekolah Tidak Tahan Ijazah Siswa
LEFT-BACK.COM – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengimbau seluruh kepala sekolah dari jenjang SD hingga SMA di wilayah Jawa Barat untuk tidak menahan ijazah atau surat tanda tamat belajar siswa yang telah lulus. Ia menegaskan pentingnya segera menyerahkan ijazah kepada siswa yang bersangkutan. “Jika masih ada siswa yang sudah lulus tetapi belum menerima ijazahnya, saya minta agar segera diserahkan,” ujar Dedi dalam pernyataannya kepada media, Selasa (21/1/2025). Hal ini juga disampaikan melalui akun TikTok pribadinya, Kang Dedi Mulyadi. Menurut Dedi, ijazah memegang peranan penting dalam menunjang masa depan siswa, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun membangun karier. Ia juga menyoroti kendala finansial yang sering menjadi alasan tertahannya dokumen penting tersebut. “Jika ada tunggakan biaya pendidikan, harap segera didata dan disusun rinciannya. Nantinya, tim kami akan berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait penyelesaian kewajiban siswa tersebut,” jelasnya. Dedi menegaskan bahwa masalah keuangan tidak boleh menghalangi siswa untuk memperoleh hak mereka. Sebagai tindak lanjut, Dedi berencana mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan dari kota dan kabupaten se-Jawa Barat pada Rabu (22/1/2025). Agenda pertemuan ini adalah membahas kendala yang dihadapi terkait penahanan ijazah dan mencari solusi yang berkeadilan. “Kami ingin mendengar langsung apa saja kendala yang dihadapi sekolah dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata di seluruh Jawa Barat,” tambah Dedi. Dedi menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan akses pendidikan yang setara. “Tidak ada siswa yang boleh tertahan masa depannya hanya karena kendala keuangan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan pendidikan yang layak dan berkeadilan bagi semua anak,” ujarnya. Sebagai penutup, Dedi juga meminta para kepala UPTD di seluruh Jawa Barat untuk segera berkoordinasi dengan kepala sekolah guna mempercepat penyelesaian masalah ini. “Terima kasih atas perhatian dan kerja sama semua pihak. Mari kita bersama-sama membangun Jawa Barat yang lebih maju untuk Indonesia yang lebih istimewa,” pungkasnya. Baca juga: Strategi Pemulihan DAS Ciliwung: 2.450 Pohon Ditanam di Hulu Demi Mencegah Banjir dan Menjaga Ekosistem Tiago Rech: Suporter Tunggal yang Kini Menjadi Presiden Klub Santa Cruz Pangkas Rambut Gratis di Rest Area Gunung Mas: Kolaborasi Dompet Dhuafa, Karang Taruna Cisarua, dan Sinar Pangrango untuk Pemberdayaan Masyarakat